Hal itu disampaikan Ramadhan menanggapi adanya isu ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024, berupa mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta terlibat politik praktis. "Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi pemilu 2024," kata Ramadhan kepada kepada retorika.space, Senin (13/11).
Ramadhan menegaskan, anggota Polri yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Anggota Polri harus bersikap netral.
"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," jelasnya.
Ramadhan menjelaskan, netralitas anggota Polri sudah tertuang dalam sejumlah aturan. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Lembar Penerangan Kesatuan ,Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024, dan Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksana menyatakan bahwa dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024, didapat dari perwira kepolisian. Ia menekankan bahwa dugaan itu berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan dan sumber internal kepolisian.
"Yang saya sampaikan kemarin itu terkait dengan apa yang saya dapatkan fakta di lapangan. Apa yang saya dapatkan? Jadi, ada beberapa perwira kepolisian yang menelepon ke saya, bahkan ada yang chat juga, yang kemudian secara implisit maupun eksplisit ya menyampaikan sesuatu ada yang sedang tidak baik-baik saja," kata Aiman
Menurut Aiman, ketidaknetralan aparat itu sangat mengkhawatirkan. Sebab menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu, juga merugikan capres-cawapres lainnya.
"Dari oknum yang kemudian diminta kepadanya agar katakanlah berpihak, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu paslon tertentu dan menguntungkan paslon yang lain. Nah, ini yang kemudian disampaikan," papar Aiman.
Sementara itu, terkait pemasangan baliho Prabowo-Gibran, lanjut Aiman, dirinya mendapatkan informasi itu dari pemberitaan media massa. Ia meyakini, informasi itu benar.
"Terkait dengan pemasangan baliho itu poin kedua yang saya sampaikan juga, itu terkait pemberitaan dari harian Media Indonesia yang saya kutip," ungkap Aiman
Posting Komentar